Anggota Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat Kunspek Komisi IV DPR RI. Foto: Icha/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi hutan untuk kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sebab, banyak hal yang bisa dikerjakan secara bersama dan terintegrasi terkait fungsi hutan, mulai fungsi pariwisata, fungsi pengelolaan tanaman produktif, hingga fungsi pengelolaan hasil hutan. 

“Saya kira banyak sekali hal yang bisa dikerjakan secara bersama, antara fungsi hutan itu sendiri dengan fungsi ekonomi masyarakat sekitarnya,” papar Panggah dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kidang Jaya, lokasi wisata Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Giriwening, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (04/11/2022).

Selain itu, menurutnya, ada beberapa masalah lain yang perlu diperhatikan bersama. Misalnya, terkait pendampingan bantuan konsultan untuk pengembangan fungsi hutan dan pengelolaan hasil hutan untuk menjadi produk olahan yang dapat dikonsumsi dan dan dijual di pasaran. 

“Bagaimana kalau kita juga lakukan untuk bantuan konsultan, misalnya pengembangan pariwisata? Itu kan tidak mudah untuk dikembangkan sendiri. Sehingga saya kira perlu pendampingan konsultan. Kemudian, hasil-hasil kopi dan lain-lain, bagaimana bisa dikelola dan diolah lebih lanjut menjadi kopi olahan? tidak hanya dijual dalam bentuk gelondongan. Untuk itu perlu bantuan-bantuan permesinan,” papar Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Karena itu, ia meminta agar kementerian terkait dapat mengalokasikan anggaran yang dapat meningkatkan pengelolaan fungsi hutan. Komisi IV, tegasnya, mendukung hal tersebut terlebih untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pun ia berharap masalah terkait hutan dapat diselesaikan secara optimal karena memiliki nilai kebermanfaatan. 

“Pengelolaan fungsi hutan secara ekonomi harus dapat diseimbangkan dengan pengelolaan konservasi alam,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus memperhatikan keberlangsungan fungsi hutan dan fungsi ekonomi sosial dapat dilakukan secara seimbang. “Ini jadi tantangan kita bersama, DPR RI dan pemerintah, dan tentu saja pemerintah daerah. Ka rena pemerintah daerah yang paling mengetahui situasi tiap wilayah,” tutupnya (Ica/rdn).